Wilayah Kalimantan Barat

1. Kota Pontianak

Pada tanggal 24 Rajab 1181 Hijriah yang bertepatan pada tanggal 23 Oktober 1771 Masehi, rombongan Syarif Abdurrahman Alkadrie membuka hutan di persimpangan tiga Sungai Landak Sungai Kapuas Kecil dan Sungai Kapuas untuk mendirikan balai dan rumah sebagai tempat tinggal dan tempat tersebut diberi nama Pontianak. Berkat kepemimpinan Syarif Abdurrahman Alkadrie, Kota Pontianak berkembang menjadi kota Perdagangan dan Pelabuhan.

Tahun 1192 Hijriah, Syarif Abdurrahman Alkadrie dinobatkan sebagai Sultan Pontianak Pertama. Letak pusat pemerintahan ditandai dengan berdirinya Mesjid Raya Sultan Abdurrahman Alkadrie dan Istana Kadariah, yang sekarang terletak di Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur. http://www.pontianakkota.go.id



2. Kota Singkawang

Awalnya Singkawang merupakan sebuah desa bagian dari wilayah Kesultanan Sambas, Desa Singkawang sebagai tempat singgah para pedagang dan penambang emas dari Monterado. Para penambang dan pedagang yang kebanyakan berasal dari negeri China, sebelum mereka menuju Monterado terlebih dahulu beristirahat di Singkawang, sedangkan para penambang emas di Monterado yang sudah lama sering beristirahat di Singkawang untuk melepas kepenatannya dan Singkawang juga sebagai tempat transit pengangkutan hasil tambang emas (serbuk emas). Waktu itu, mereka (orang Tionghoa) menyebut Singkawang dengan kata San Keuw Jong ( Bahasa Hakka ), mereka berasumsi dari sisi geografis bahwa Singkawang yang berbatasan langsung dengan laut Natuna serta terdapat pengunungan dan sungai, dimana airnya mengalir dari pegunungan melalui sungai sampai ke muara laut. Melihat perkembangan Singkawang yang dinilai oleh mereka yang cukup menjanjikan, sehingga antara penambang tersebut beralih profesi ada yang menjadi petani dan pedagang di Singkawang yang pada akhirnya para penambang tersebut tinggal dan menetap di Singkawang. Http://www.singkawangkota.go.id



3. Kabupaten Pontianak

Masa Penjajahan Belanda. Belanda telah berada di Mempawah sejak Kerajaan Mempawah dipimpin oleh Pangeran Adi Wijaya (Gusti Jamiril). Tahun 1928 Belanda mengirimkan seorang Gezaghebber bernama Stein untuk menumpas pemberontak dan mendampingi Raja Mempawah yang pada masa itu dijabat oleh Panembahan Mohammad Taufik Accamadin. Gezaghebber Stein merupakan wakil Pemerintah Hindia Belanda pertama yang bertugas di Mempawah. Tahun 1930 ia digantikan oleh Tancate yang kemudian digantikan pula oleh J Apel sebagai Controleur pada 1942. J Apel kemudian mati dibunuh Jepang pada masa pendudukan Jepang.

Masa Pendudukan Jepang. Pada akhir bulan Desember 1942 Jepang mulai menempatkan wakil pemerintahannya di Mempawah, berpangkat Bun Kei Kai Ri Kan - sederajat dengan Controleur atau Wedana. Bun Kei Kai Ri Kan pertama bernama N Nakanichi yang terkenal akan kekejamannya. Raja Mempawah Panembahan Mohammad Taufik Accamadin termasuk salah satu korban pembunuhannya. Tahun 1944 ia melakukan pembunuhan massal terhadap pemuka-pemuka masyarakat yang dimakamkan di daerah Mandor - kini dikenal sebagai Makam Juang Mandor. Pada tahun itu juga ia digantikan oleh T Murai. Saat itu Swapraja Mempawah (zelfbertuur) dikuasai oleh Bestuur Commisie (Riti Royo Hiogikai) yang dibentuk untuk mengisi kevakuman pemerintah Kerajaan Mempawah setelah Panembahan Mohammad Taufik Accamadin meninggal dunia sedangkan putranya belum dewasa. Pada pertengahan 1945 T Murai diganti oleh Z Hayasi, kemudian diganti lagi oleh Ueno. Tanggal 15 September 1945 Jepang menyerah kalah pada tentara Sekutu.

Masa Pendudukan NICA. Pada bulan September 1945 tentara Inggris dari Australia di bawah pimpinan Chrietissen mendarat di pulau Jawa dan pulau-pulau lain di Indonesia. Pendaratan tentara Sekutu dimanfaatkan oleh Belanda untuk masuk kembali ke Indonesia. Oleh NICA, Mempawah ditetapkan sebagai Wilayah Kekuasaan Onder Afdeling yang dipimpin oleh M. Syarief.

Pembentukan Kabupaten Pontianak. Surat Keputusan Menteri Republik Indonesia nomor PEM 20/6/10 tanggal 8 September 1951 memutuskan pembagian wilayah administratif baru di Kalimantan Barat yang terdiri dari 6 kabupaten administratif dan 1 kota administratif. Kabupaten Daerah Tingkat II Pontianak yang ditetapkan beribukota Pontianak merupakan penggabungan Swapraja Mempawah, Landak dan Kubu. Dengan Surat Keputusan Menteri Pemerintahan Umum Otonomi Daerah nomor Des.52/1/9-11 tanggal 5 Februari 1963 ibukota kabupaten dipindahkan ke Mempawah. Sampai tahun 1999 Kabupaten Pontianak membawahi 20 kecamatan. Selanjutnya dengan adanya Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia nomor 22 tahun 1999 tanggal 25 Maret 1999 terbentuk tiga kecamatan baru, yakni Kuala Behe, Sebangki dan Mandor B. Kemudian dilakukan pemekaran wilayah otonom dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia nomor 55 tahun 1999 tanggal 4 Oktober 1999 tentang pembentukan Kabupaten Landak yang beribukota Ngabang. Kabupaten Pontianak membawahi 13 kecamatan, 7 kelurahan, 154 desa dan 557 dusun. Http://pontianakkab.go.id



4. Kabupaten Sambas

Sejarah tentang asal usul kerajaan Sambas tidak bisa terlepas dari Kerajaan di Brunei Darussalam. Antara kedua kerajaan ini mempunyai kaitan persaudaraan yang sangat erat.

Pada jaman dahulu, di Negeri Brunei Darussalam, bertahtalah seorang Raja yang bergelar Sri Paduka Sultan Muhammad. Setelah beliau wafat, tahta kerajaan diserahkan kepada anak cucunya secara turun temurun. Sampailah pada keturunan yang kesembilan yaitu Sultan AbdulDjalil Akbar. Beliau mempunyai putra yang bernama sultan Raja Tengah. Raja tengah inilah yang telah datang ke Kerajaan Tanjungpura (Sukadana). Karena prilaku dan tata kramanya sesuai dengan keadaan sekitarnya, beliau disegani bahkan Raja Tanjungpura rela mengawinkan dengan anaknya bernama ratu Surya. Dari perkawinan ini terlahirlah Raden Sulaiman. Saat itu di Sambas memerintah seorang ratu keturunan Majapahit (Hinduisme) bernama Ratu Sepudak dengan pusat pemerintahannya di Kota Lama kecamatan Telok Keramat sekitar 36 Km dari Kota Sambas. Baginda Ratu Sepudak dikaruniai dua orang putri. Yang sulung dikawinkan dengan kemenakan Ratu Sepudak bernama raden Prabu Kencana dan ditetapkan menjadi penggantinya. Ketika Ratu Sepudak memerintah, tibalah raja Tengah beserta rombongannya di Sambas. Kemudian banyak rakyat menjadi pengikutnya dan memeluk agama Islam.

Tak berapa lama, Ratu Sepudak wafat. Menantunya Raden Prabu Kencana naik tahtadan memerintah dengan gelar Ratu Anom Kesuma Yuda. Pada peristiwa bersamaan putri kedua Ratu Sepudak yang bernama Mas Ayu Bungsu kawin dengan Raden Sulaiman (Putera sulung Raja Tengah. Perkawinan ini dikaruniai seorang putera bernama Raden Boma. Dalam pemerintahan Ratu Anom Kesuma Yuda, diangkatlah pembantu-pembantu Administrasi kerajaan. Adik kandungnya bernama Pangeran Mangkurat ditunjuk sebagai Wazir Utama. Bertugas khusus mengurus perbendaharaan raja, terkadang juga mewakili raja. Raden Sulaiman ditunjuk menjadi Wazir kedua yang khusus mengurus dalam dan luar negeri dan dibantu menteri-menteri dan petinggi lainnya. Rakyat lebih menghargai Raden Sulaiman daripada Pangeran Mangkurat, hingga menimbulkan rasa iri di hati Pangeran Mangkurat.

Suatu ketika tangan kanan Raden Sulaiman bernama Kyai Satia Bakti dibunuh pengikut Pangeran Mangkurat. setelah dilaporkan kepada raja, ternyata tak ada tindakan positif, suasana makin keruh. Raden Sulaiaman mengambil kebijaksanaan meninggalkan pusat kerajaan, menuju daerah baru dan mendirikan sebuah kota dengan nama Kota bangun. Jumlah pengikutnyapun makin banyak. Hal ini telah mengajak Petinggi Nagur, Bantilan dan Segerunding mengusulkan untuk berunding dengan Ratu Anom Kesuma Yuda. Hasil mufakat keduanya meninggalkan kota lama. Raden Sulaiman menuju kota Bandir dan Ratu Anom Kesuma Yuda berangkat menuju sungai Selakau. Kemudian agak ke hulu dan mendirikan kota dengan ibukota pemerintahannya diberi nama Kota Balai Pinang.

Meninggalnya Ratu Anom Kesuma Yuda dan Pangeran Mangkurat, putera Ratu Anom yang bernama Raden Bekut diangkat menjadi raja dengan gelar Panembahan Kota Balai. Beliau beristrikan Mas Ayu Krontiko, puteri Pangeran Mangkurat. Raden Mas Dungun putera raden Bekut adalah Panembahan terakhir Kota Balai. Kerajaan ini berakhir karena utusan Raden Sulaiman menjemput mereka kembali ke Sambas. Kurang lebih 3 tahun kemudian berdiam di Kota Bandir, atas hasil mufakat, berpindahlah mereka dan mendirikan pusat pemerintahannya di Lubuk Madung, pada persimpangan tiga sungai : sungai Sambas Kecil, Sungai Subah dan Sungai Teberau. Kota ini juga disebut orang ” Muara Ulakan”. Kemudian keraton kerajaan dibangun dan hingga kini masih berdiri megah. http://www.sambas.go.id



5. Kabupaten Bengkayang

Kabupaten Bengkayang pada masa penjajahan Belanda merupakan bagian dari wilayah Afdeling Van Singkawang. Pada waktu itu, dilakukan pembagian wilayah administrasi Afdeling yang daerah hukumnya meliputi:

Ø Onder Afdeling Singkawang, Bengkayang, Pemangkat, dan Sambas (daerah Kesultanan Sambas)

Ø Daerah Kerajaan/Panembahan Mempawah

Ø Daerah Kerajaan Pontianak yang sebagian daerahnya adalah Mandor.

Setelah Perang Dunia II berakhir, daerah tersebut dibagi menjadi daerah otonom Kabupaten Sambas yang beribukota di Singkawang. Kabupaten Sambas ini membawahi 4 (empat) kawedanan, yaitu:

Ø Kawedanan Singkawang

Ø Kawedanan Pemangkat

Ø Kawedanan Sambas

Ø Kawedanan Bengkayang

Pada masa pemerintahan RI, menurut Undang-undang No. 27 tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 3 tahun 1953 mengenai pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Barat (LNRI Nomor 72 tahun 1959, tambahan LNRI Nomor 1980), terbentuklah Kabupaten Sambas. Wilayah pemerintahan Kabupaten Sambas ini mencakup seluruh wilayah Kabupaten Bengkayang sekarang.

Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 10 tahun 1999 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Bengkayang, secara resmi mulai tanggal 20 April 1999, Kabupaten Bengkayang terpisah dari Kabupaten Sambas. Selanjutnya, pada tanggal 27 April 1999, Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah mengangkat Bupati Bengkayang pertama yang dijabat oleh Drs. Jacobus Luna. Pada waktu itu, wilayah Kabupaten Bengkayang ini meliputi 10 kecamatan.

Keberadaan Undang-undang Nomor 12 tahun 2001 tentang pembentukan Pemerintahan Kota Singkawang mengakibatkan Kabupaten Bengkayang dimekarkan kembali dengan melepas 3 kecamatan yang masuk kedalam wilayah pemerintahan kota Singkawang sehingga tinggal menjadi 7 kecamatan. Kemudian, pada tahun 2002, Kabupaten Bengkayang kembali bertambah menjadi 10 keca-matan dengan pembentukan 3 kecamatan baru, yaitu: Kecamatan Monterado, Kecamatan Teriak, dan Kecamatan Suti Semarang. Pada awal tahun 2004, dari 10 kecamatan yang ada tersebut, Kabupaten Bengkayang dimekarkan lagi menjadi 14 kecamatan dengan 4 kecamatan barunya, yaitu: Kecamatan Capkala, Kecamatan Sungai Betung, Kecamatan Lumar, dan Kecamatan Siding. Pada tahun 2006, dari 14 kecamatan dimekarkan kembali menjadi 17 kecamatan. Tiga kecamatan yang baru terbentuk adalah Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kecamatan Lembah Bawang, dan Kecamatan Tujuh Belas. Http://www.bengkayangkab.go.id/



6. Kabupaten Landak

Kabupaten Landak adalah salah satu kabupaten yang boleh dikatakan maju dari segi pembangunan, pendidikan dan perekonomian serta keamanan. Landak berasal dari Bahasa Belanda yang terbagi menjadi dua suku kata Lan dan Dak, LAN artinya Pulau dan DAK artinya Dayak, oleh sebab itu mayoritas penduduk aslinya adalah Suku Dayak. Mengapa dikatakan demikan bukti konkritnya adalah masih adanya peninggalan rumah Panjang/Betang di Kabupaten Landak sampai saat ini, tepatnya terletak di Desa Saham kecamatan Sengah Temila.

Berdasarkan catatan sejarah bahwa kata "Dayak" ditulis oleh para penulis Belanda zaman itu dalam bentuk "Dyak" atau "Dyaker". Sementara kata "Land" berarti "tanah". "Land-Dyak" sebenarnya bermakna "Tanah Dayak" yang kemudian diubah menjadi "Landak". Kabupaten Landak ini sama sekali tidak berhubungan dengan binatang bernama landak. Http://www.landakkab.go.id



7. Kabupaten Sanggau

Kabupaten Sanggau adalah salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten Sanggau merupakan salah satu daerah yang terletak di tengah-tengah dan berada di bagian utara provinsi Kalimantan Barat dengan luas daerah 12.857,70 km² dengan kepadatan 29 jiwa per km². Dilihat dari letak geografisnya Kabupaten sanggau terletak di antara 1° 10" Lintang Utara dan 0° 35" Lintang Selatan serta di antara 109° 45", 111° 11" Bujur Timur. Daerah ini merupakan tempat kelahiran Gubernur Kalimantan Barat saat ini, Cornelis M.H. Kabupaten Sanggau adalah salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten Sanggau merupakan salah satu daerah yang terletak di tengah-tengah dan berada di bagian utara provinsi Kalimantan Barat dengan luas daerah 12.857,70 km² dengan kepadatan 29 jiwa per km². Dilihat dari letak geografisnya Kabupaten sanggau terletak di antara 1° 10" Lintang Utara dan 0° 35" Lintang Selatan serta di antara 109° 45", 111° 11" Bujur Timur. Daerah ini merupakan tempat kelahiran Gubernur Kalimantan Barat saat ini, Cornelis M.H

Http://www.sanggau.go.id



8

. Kabupaten Sintang

Daerah Sintang, pada masa pemerintahan Belanda (sekitar tahun 1936) merupakan daerah landschop di bawah naungan pemerin tahan Gouvernement. Daerah Landschop ini terbagi menjadi 4 (empat) onderafdeling yang dipimpin oleh seorang controleur atau gesagkekber, yaitu :

1. Onderafdeling Sintang, berkedudukan di Sintang.

2. Onderafdeling Melawi, berkedudukan di Nanga Pinoh.

3. Onderafdeling Semitau, berkedudukan di Semitau.

4. Onderafdeling Boeven Kapuas, berkedudukan di Putussibau.

Sedangkan daerah kerajaan Sintang yang didirikan oleh Demang Irawan (Jubair I) dijadikan daerah swapraja Sintang dan kerajaan Tanah Pinoh dijadikan neo swapraja Tanah Pinoh. Pemer intahan Landschop ini berakhir pada tahun 1942 dan kemudian tampuk pemerintahan diambil alih oleh Jepang.

Pada masa pemerintahan Jepang ini, struktur pemerintahan yang berlaku tidak mengalami perubahan hanya sebutan wilayah kepala pemerintahan yang di-sesuaikan dengan bahasa negara yang memerintah ketika itu. Kepala negara disebut Kenkarikan (semacam Bupati sekarang) sedangkan wakilnya disebut Bunkenkari kan dan di setiap kecamatan diangkat Gunco (Kepala Daerah).

Setelah adanya pengakuan kedaulatan dari pihak Belanda kepada pihak Indonesia, kekuasaan pemerintahan Belanda yang disebut Afdeling Sintang diganti dengan Kabupaten Sintang, Onder­afdeling diganti dengan Kewedanan, Distric diganti dengan Kecama tan. Demikian pula halnya dengan jabatan Residen diganti dengan Bupati, kepala Distric diganti dengan Camat dan yang menjadi Bupati Sintang pada waktu itu adalah Bapak L. Toding.

Untuk merealisir pelaksanaan UU No. 3 tahun 1953, UU No. 25 tahun 1956 dan UU No. 4 tahun 1956 tentang pembentukan DPRD dan DPR Peralihan, maka pada tanggal 27 Oktober 1956 dilaksanakanlah pelantikan keanggotaan DPRD Peralihan Kabupaten Sintang. Selanjutnya sesuai Keppres No. 6 tahun 1959 tanggal 6 Nopember 1959, maka azas dekonsentrasi dan desentralisasi sebagai realisasi pelaksanaan UU No. 3 tahun 1953 dihimpun kembali dalam satu tangan Bupati Kepala Daerah yang dibantu oleh Badan Pemerintahan Harian yang kemudian diatur lebih lanjut dalam UU No. 18 tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Selain itu, dengan instruksi Mendagri No. 3 tahun 1966 tanggal 1 Pebruari 1966 jalannya roda pemerintahan daerah di seluruh Indonesia mulai diarahkan dan disempurnakan.

Berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Sintang Nomor 14 tahun 2000 pemerintahan kabupaten Sintang dibagi menjadi 21 pemerintahan kecamatan kemudian disesuaikan kembali setelah adanya undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Melawi yang berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Sintang sehingga Kabupaten Sintang saat ini menjadi 14 pemerintahan kecamatan. Http://www.sintang.go.id



9. Kabupaten Kapuas Hulu

Kabupaten Kapuas Hulu adalah salah satu Daerah Tingkat II Provinsi Kalimantan Barat. Ibu kota kabupaten ini terletak di Putussibau yang dapat ditempuh lewat transportasi sungai Kapuas sejauh 846 km, lewat jalan darat sejauh 814 km dan lewat udara ditempuh dengan pesawat berbadan kecil dari Pontianak. Http://www.kapuashulukab.go.id

Batas-batas wilayah Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut:

Utara Serawak (Malaysia Timur)

Selatan Kabupaten Sintang

Barat Kabupaten Sintang

Timur Provinsi Kalimantan Timur



10. Kabupaten Ketapang

Masa pemerintahan Hindia Belanda

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, sejak tahun 1936 Kabupaten Ketapang adalah salah satu daerah (afdeling) yang merupakan bagian dari Keresidenan Kalimantan Barat (Residente Western Afdeling van Borneo) dengan pusat pemerintahannya di Pontianak. Kabupaten Ketapang ketika itu dibagi menjadi tiga Onder Afdeling, yaitu:

  • Sukadana, berkedudukan di Sukadana
  • Matan Hilir, berkedudukan di Ketapang
  • Matan Hulu, berkedudukan di Nanga Tayap

Masing-masing Onder Afdelingdipimpin oleh seorang Wedana.

Tiap-tiap Onder Afdeling dibagi lagi menjadi Onder Distrik, yaitu:

  • Sukadana terdiri dari Onder Distrik Sukadana, Simpang Hilir dan Simpang Hulu
  • Matan Hilir terdiri dari Onder Distrik Matan Hilir dan Kendawangan
  • Matan Hulu terdiri dari Onder Distrik Sandai, Nanga Tayap, Tumbang Titi dan Marau

Masing-masing Onder Distrikdipimpin oleh seorang Asisten Wedana.

Afdeling Ketapang terdiri atas tiga kerajaan, yaitu:

  • Kerajaan Matan yang membawahi Onder AfdelingMatan Hilir dan Matan Hulu
  • Kerajaan Sukadana yang membawahi Onder DistrikSukadana
  • Kerajaan Simpang yang membawahi Onder DistrikSimpang Hilir dan Simpang Hulu

Masing-masing kerajaan dipimpin oleh seorang Penembahan. Sampai tahun 1942, wilayah-wilayah ini dipimpin oleh:

  • Kerajaan Matan oleh Gusti Muhammad Saunan
  • Kerajaan Sukadana oleh Tengku Betung
  • Kerajaan Simpang oleh Gusti Mesir

Masa pendudukan Jepang, NICA dan pasca kemerdekaan

Masa pemerintahan HIndia Belanda berakhir dengan datangnya bala tentara Jepang pada tahun 1942. Dalam masa pendudukan tentara Jepang, Kabupaten Ketapang masih tetap dalam status Afdeling, hanya saja pimpinan langsung diambil alih oleh Jepang.

Pemerintahan pendudukan Jepang yang berakhir kekuasaannya pada tahun 1945 diganti oleh Pemerintahan Tentara Belanda (NICA). Pada masa ini bentuk pemerintahan yang ada sebelumnya masih diteruskan. Kabupaten Ketapang berstatus Afdeling yang disempurnakan dengan Stard Blood 1948 No. 58 dengan pengakuan adanya Pemerintahan swapraja. Pada waktu itu Kabupaten Ketapng terbagi menjadi tiga pemerintahan swapraja, yaitu Sukadana, Simpang dan Matan, kemudian semua daerah swapraja yang ada digabungkan menjadi sebuah Federasi.

Pembentukan Kabupaten Ketapang pada masa Pemerintahan Republik Indonesia adalah berdasakan Undang-undang Nomor 25 tahun 1956 yang menetapkan status Kabupaten Ketapang sebagai bagian Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat yang dipimpin oleh seorang Bupati.

Adapun batas-batas wilayah administrasi Kabupaten Ketapang adalah sebagai berikut: Www.ketapangkab.go.id

Utara Kab. Pontianak dan Kab. Sanggau

Selatan Laut Jawa

Barat Selat Karimata dan Kab. Kayong Utara

Timur Provinsi KalTeng dan Kab. Sintang



11. Kabupaten Sekadau

Nama Sekadau terambil dari sejenis pohon yang banyak tumbuh di muara sungai Sekadau. Penduduk setempat menamakannya Batang Adau.

Asal mula penduduk Sekadau adalah pecahan rombongan Dara Nante yang di bawah pimpinan Singa Patih Bardat dan Patih Bangi yang meneruskan perjalanan ke hulu sungai Kapuas. Rombongan Singa Patih Bardat menurunkan suku Kematu, Benawas, Sekadau dan Melawang. Sedangkan rombongan Patih Bangi adalah leluhur suku Dayak Melawang yang menurunkan raja-raja Sekadau.

Mula-mula kerajaan Sekadau terletak di daerah Kematu, lebih kurang 3 kilometer sebelah hilir Rawak. Raja pertama Sekadau adalah Pangeran Engkong yang memiliki tiga putra, yakni Pangeran Agong, Pangeran Kadar dan Pangeran Senarong. Sesudah Pangeran Engkong wafat, kerajaan diteruskan oleh putra keduanya, Pangeran Kadar, karena dinilai lebih bijaksana dari putra-putra yang lain. Karena kecewa, Pangeran Agong kemudian meninggalkan Sekadau menuju daerah Lawang Kuwari. Sedangkan Pangeran Senarong kemudian menurunkan penguasa kerajaan Belitang.

Setelah Pangeran Kadar wafat, pemerintahan dilanjutkan oleh putra mahkota Pangeran Suma. Pangeran Suma pernah dikirim orangtuanya untuk memperdalam pengetahuan agama Islam ke Kerajaan Mempaawah, karena itu pada masa pemerintahannya agama Islam berkembang pesat di kerajaan Sekadau. Ibukota kerajaan kemudian dipindahkan ke kampung Sungai Bara dan sebuah masjid kerajaan didirikan di sana. Pada masa ini pula Belanda sampai ke kerajaan Sekadau.

Pangeran Suma kemudian digantikan oleh putra mahkota Abang Todong dengan gelar Sultan Anum. Lalu digantikan lagi oleh Abang Ipong bergelar Pangeran Ratu yang bukan keturunan raja namun naik tahta karena putra mahkota berikutnya belum cukup dewasa. Setelah putra mahkota dewasa, ia pun dinobatkan memerintah dengan gelar Sultan Mansur. Kerajaan Sekadau kemudian dialihkan kepada Gusti Mekah dengan gelar Panembahan Gusti Mekah Kesuma Negara karena putra mahkota berikutnya, yakni Abang Usman, belum dewasa. Abang Usman kemudian dibawa ibunya ke Nanga Taman.

Sesudah pemerintahan Panembahan Gusti Mekah Kesuma Negara berakhir, Panembahan Gusti Akhmad Sri Negara dinobatkan naik tahta. Tetapi oleh penjajah Belanda, panembahan beserta keluarganya kemudian diasingkan ke Malang, Jawa Timur, dengan tuduhan telah menghasut para tumenggung untuk melawan Belanda.

Karena peristiwa tersebut, Panembahan Haji Gusti Abdullah kemudian diangkat dengan gelar Pangeran Mangku sebagai wakil panembahan. Ia pun dipersilakan mendiami keraton. Belum lama setelah penobatannya, Pangeran Mangku wafat. Ia kemudian digantikan oleh Panembahan Gusti Akhmad, kemudian Gusti Hamid. Raja Sekadau berikutnya adalah Panembahan Gusti Kelip.

Tahun 1944 Gusti Kelip tewas dibunuh penjajah Jepang. Pihak Jepang kemudian mengangkat Gusti Adnan sebagai pembesar kerajaan Sekadau dengan gelar Pangeran Agung. Ia berasal dari Belitang. Juni 1952, bersama Gusti Kolen dari kerajaan Belitang, Gusti Adnan menyerahkan administrasi kerajaan kepada pemerintah Republik Indonesia di Jakarta. dan pada tahun 2003 menjadi kabupaten. Http://www.sekadaukab.go.id


12. Kabupaten Melawi

Kabupaten Melawi merupakan salah satu kabupaten baru yang baru terbentuk. Kabupaten Melawi merupakan pemekaran dari Kabupaten Sintang. Sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 135/1213/SJ tanggal 21 Mei 2004 Perihal Pedoman Teknis Pelaksanaan 13 (tiga belas) Undang-undang tentang pembentukan 24 (dua puluh empat) Kabupaten, di mana Kabupaten Melawi merupakan salah satu dari 24 Kabupaten baru yang dibentuk oleh Pemerintah.

Dasar Pembentukan Kabupaten Melawi adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Propinsi Kalimantan Barat. Peresmian Kabupaten Melawi bersama-sama 23 (dua puluh tiga) Kabupaten lainnya dan 13 (tiga belas) Propinsi dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 7 Januari 2004 di Jakarta.

Pembentukan Kabupaten Melawi tersebut bertujuan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat yang berkembang di Kabupaten Sintang untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Guna menunjang tugas-tugas pokok pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dimaksud, ditetapkanlah Penjabat Bupati Melawi pertama melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.41-16 tahun 2003 Tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Melawi atas nama Drs. A. SUMAN KURIK, MM yang dilantik pada tanggal 14 Januari 2004 oleh Gubernur Kalimantan Barat. Untuk pertama kalinya Penjabat Bupati Melawi dibantu oleh 9 (sembilan) orang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Tugas Bupati Sintang nomor 824/045/BKD-C tanggal 20 Januari 2004. Http://www.melawikab.go.id


13. Kabupaten Kubu Raya

Kabupaten Kubu Raya adalah Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Pontianak. Kabupaten Kubu Raya telah resmi berdiri dengan disahkannya Undang-undnag No. 35 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 10 Agustus 2007 dan untuk pertama kalinya telah mengadakan Kepala Daerah (Bupati) Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 25 Oktober 2008.Http://www.kuburayakab.go.id

Kabupaten Kubu Raya mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut::

Utara Kec. Sintan, Kab. Pontaiank dan kota Pontianak

Selatan Kec. Pulau Maya Karimata, Kab. Ketapang

Barat Laut Natuna

Timur Kec. Ngabang, Kab. Landak, dan Kec. Tayan Hilir, Kab. Sanggau


14. Kabupaten Kayong Utara

Kabupaten Kayong Utara adalah sebuah kabupaten di provinsi Kalimantan Barat Indonesia. Ibukotanya adalah Sukadana. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2007 pada tanggal 2 januari 2007. Kabupaten Kayong Utara adalah 1 dari 16 usulan pemekaran kabupaten/kota yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 8 Desember 2006. Http://www.kayongutara.go.id

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

0 Response to "Wilayah Kalimantan Barat"

Poskan Komentar